Limbangantengah.id – Djoko Setijowarno, akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menyatakan bahwa sektor transportasi masih mendominasi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional per 2026. Kondisi ini menjadi sorotan utama terkait upaya kemandirian energi Indonesia.
Konsumsi BBM Didominasi Transportasi
Djoko menjelaskan bahwa sekitar 91,2% konsumsi BBM nasional pada 2026 terserap di sektor transportasi. Kondisi ini memperlihatkan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan energi, di mana subsidi lebih banyak mengalir ke kendaraan pribadi dibandingkan transportasi publik yang seharusnya menjadi prioritas.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Handbook Statistik Energi dan Ekonomi Indonesia 2024 memperkuat argumentasi ini. Konsumsi BBM terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Sempat mengalami penurunan saat pandemi 2020 menjadi 65.290 ribu kiloliter, konsumsi kembali melonjak menjadi 82.319 ribu kiloliter pada 2024.
Peningkatan Porsi Sektor Transportasi
Dalam periode yang sama, porsi sektor transportasi terhadap konsumsi BBM mengalami peningkatan signifikan. Tercatat peningkatan dari 79,5% pada 2014 menjadi 91,2% pada 2024. Data ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada BBM di sektor transportasi semakin besar.
Lebih detailnya, transportasi darat menjadi penyumbang terbesar, yakni sekitar 90%. Kemudian disusul transportasi perairan dengan kontribusi 6% dan transportasi udara sebesar 4%. Angka-angka ini memberikan gambaran jelas mengenai sektor mana saja yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya transformasi energi.
Ancaman Bagi Ketahanan Fiskal
Djoko Setijowarno menilai bahwa kondisi ini tidak hanya berdampak negatif pada lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan fiskal negara. Ketergantungan yang tinggi pada BBM subsidi di sektor transportasi membebani anggaran negara dan menghambat investasi di sektor energi terbarukan.
Oleh karena itu, transformasi transportasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemandirian energi Indonesia. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada BBM dan mendorong penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Strategi Transformasi Transportasi
Salah satu strategi yang bisa diimplementasikan adalah pengembangan transportasi publik yang efisien dan terjangkau. Dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan transportasi publik, diharapkan masyarakat akan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga mengurangi konsumsi BBM.
Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi penggunaan kendaraan listrik dan energi alternatif lainnya. Insentif ini bisa berupa subsidi pembelian, keringanan pajak, atau pembangunan infrastruktur pengisian daya yang memadai. Dukungan ini krusial untuk mengakselerasi adopsi kendaraan ramah lingkungan.
Tidak hanya itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya efisiensi energi juga perlu digencarkan. Masyarakat perlu memahami dampak negatif dari konsumsi BBM yang berlebihan dan manfaat dari penggunaan energi yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Kampanye publik yang efektif dapat mengubah perilaku masyarakat secara signifikan.
Urgensi Kemandirian Energi
Kemandirian energi menjadi semakin penting di tengah tantangan global terkait perubahan iklim dan krisis energi. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan mengembangkan energi terbarukan, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan energinya dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, pelaku industri, dan masyarakat sipil, untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan akan mempercepat proses transformasi energi dan mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera per 2026.
Kesimpulan
Transformasi transportasi adalah langkah krusial untuk mencapai kemandirian energi Indonesia. Dengan mengurangi ketergantungan pada BBM, mendorong penggunaan energi terbarukan, dan meningkatkan efisiensi energi, Indonesia tidak hanya dapat melindungi lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan fiskal dan ekonominya. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat perlu bersinergi untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan.