Limbangantengah.id – Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah secara tegas menolak usulan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sempat mencuat sebagai langkah penghematan anggaran negara. Pernyataan ini Said sampaikan secara langsung di Kompleks DPR, Jakarta, pada Senin, 6 April 2026, menanggapi wacana yang mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla lontarkan sebelumnya.
Said menekankan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan penyaluran subsidi LPG 3 kilogram agar tepat sasaran daripada mengurangi kuota subsidi energi bagi masyarakat kelas bawah. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menilai bahwa beban fiskal tidak harus menjadi alasan pemerintah untuk memangkas hak kelompok miskin dalam memperoleh akses energi terjangkau.
Meninjau Kebijakan Subsidi BBM dan Beban Fiskal
Faktanya, Said menyoroti bahwa pemerintah selama ini belum pernah membicarakan mengenai kenaikan harga BBM non-subsidi. Ia mempertanyakan alasan pemerintah yang justru lebih memilih mengutak-atik jatah bagi orang miskin ketimbang menyesuaikan harga pada sektor yang lebih mampu.
Selanjutnya, Said menjelaskan bahwa pemerintah sebaiknya menghitung opsi penyesuaian harga BBM keekonomian jika pemerintah benar-benar ingin menekan beban fiskal. Namun, pemerintah tentu perlu mempertimbangkan dampak kenaikan tersebut terhadap laju inflasi ke depan secara matang.
Pemerintah juga perlu menyikapi potensi kelangkaan energi di tengah situasi geopolitik dunia saat ini dengan kepala dingin. Said menyarankan agar para pengambil kebijakan tidak bertindak gegabah layaknya orang yang kehilangan arah setiap kali harga minyak dunia menunjukkan tren kenaikan.
Pandangan Jusuf Kalla Soal Defisit Anggaran
Sebelumnya, Jusuf Kalla mengusulkan pemerintah untuk mempertimbangkan pengurangan subsidi BBM demi menekan defisit anggaran nasional yang melebar. Usulan ini muncul sebagai tanggapan terhadap kebijakan penghematan akibat lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang berlangsung sejak akhir Februari 2026.
Jusuf Kalla menyatakan bahwa banyak negara lain sudah lazim menerapkan kebijakan pengurangan subsidi meski hal tersebut memicu kenaikan harga jual di tingkat konsumen. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini menilai harga BBM yang murah justru mendorong masyarakat untuk mengonsumsi energi secara berlebihan, sehingga upaya penghematan energi menjadi terhambat.
Berikut adalah poin-poin utama perbedaan pandangan mengenai penyesuaian subsidi:
| Pihak | Posisi Terkait Subsidi |
|---|---|
| Said Abdullah | Menolak pengurangan subsidi BBM, fokus pada efisiensi subsidi LPG. |
| Jusuf Kalla | Mengusulkan pengurangan subsidi untuk menekan defisit dan utang negara. |
Strategi Pemerintah Hadapi Tantangan Energi
Pada Ahad, 5 April 2026, Jusuf Kalla mengungkapkan pendapatnya di kediamannya, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta. Ia mengakui bahwa kebijakan pengurangan subsidi pasti memantik protes keras dari berbagai kalangan masyarakat.
Akan tetapi, Kalla meyakini bahwa langkah ini cukup krusial untuk menekan defisit anggaran negara yang semakin membengkak. Ia juga menekankan bahwa pemerintah wajib menyampaikan penjelasan yang transparan agar masyarakat bisa memahami kondisi sulit ini, terutama karena kebijakan tersebut hadir akibat tekanan situasi eksternal yang tidak terelakkan.
Ketegangan antara pihak yang pro dan kontra terhadap kebijakan subsidi mencerminkan kompleksitas pengelolaan ekonomi negara per 2026. Pertanyaannya, mampukah pemerintah menemukan jalan tengah yang mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus melindungi daya beli masyarakat miskin tanpa harus mengorbankan salah satunya?
Pada akhirnya, kebijakan yang tepat sasaran tetap menjadi parameter utama dalam setiap pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Baik Said Abdullah maupun Jusuf Kalla memiliki argumen yang sama-sama berlandaskan pada kepentingan stabilitas ekonomi nasional, meski dengan pendekatan strategi yang berbeda dalam menghadapi fluktuasi harga minyak dunia di tahun 2026.