Limbangantengah.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya progres pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur. Hal ini ia sampaikan saat meninjau langsung proyek tersebut pada Minggu, 12 April 2026. Keterlambatan ini memicu kemarahan sang menteri, terlebih karena proyek serupa di daerah lain berjalan lebih baik.
Keterlambatan proyek Sekolah Rakyat Nganjuk mencapai sekitar 15 persen, jauh di bawah target yang ditetapkan. Selain lambatnya progres, Dody juga menyayangkan respons tim teknis yang dinilai kurang proaktif dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah keterlambatan. Lalu, apa saja langkah yang akan diambil oleh Kementerian PU?
Evaluasi Proyek Sekolah Rakyat Nganjuk
Dody Hanggodo mengungkapkan kekesalannya bukan tanpa alasan. Ia menjelaskan bahwa seharusnya tim teknis memberikan saran konstruktif untuk mempercepat pembangunan proyek, bukan malah memberikan alasan pembenaran atas keterlambatan tersebut. Lebih dari itu, ia menyoroti indikasi kurangnya ketegasan jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) terhadap penyedia jasa proyek.
Kondisi ini memunculkan spekulasi adanya hubungan yang kurang sehat antara tim teknis dan penyedia jasa. “Saya ini agak-agak bingung juga nih. Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut kepada penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih. Penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada pada tim saya, tapi kan kan rumor, saya enggak bisa buktikan. Cuma fakta yang saya terima di lapangan seperti kemarin terjadi di Nganjuk,” ucapnya.
Prioritas Presiden Prabowo untuk Penghapusan Kemiskinan
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Oleh karena itu, Dody menekankan pentingnya pelaksanaan program ini dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ketidakseriusan dalam menjalankan program pemerintah, terutama yang bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem, merupakan pemicu utama kekesalannya.
Selain itu, Dody juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja secara profesional dan tidak main-main dalam menjalankan tugas. ASN memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, termasuk program Sekolah Rakyat.
Target Penyelesaian yang Tidak Sesuai Kontrak
Salah satu hal yang membuat Dody semakin geram adalah ketidaksesuaian antara target penyelesaian proyek yang diminta Presiden Prabowo dengan kontrak proyek yang ada. Presiden menargetkan agar fasilitas Sekolah Rakyat sudah dapat digunakan pada awal Juli 2026. Akan tetapi, kontrak proyek justru berakhir pada 23 Juli 2026. Ini berpotensi menghambat pemanfaatan fasilitas oleh siswa.
“Ternyata kontrak Sekolah Rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Lah kan ini kan jadi kayak seolah-olah melawan perintah Presiden. Perintah Presiden itu Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru. Nanti kontraknya 23 Juli coba. Ya, ya saya juga bingung,” ucapnya dengan nada kesal.
Evaluasi Menyeluruh Jajaran DJPS
Akibat dari permasalahan ini, Dody menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pengawasan proyek berjalan optimal dan sejalan dengan arahan pemerintah pusat pada 2026. Tidak hanya itu, Dody juga akan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Sekolah Rakyat Nganjuk.
Di sisi lain, Dody mengapresiasi progres pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya yang berjalan baik dan sesuai target. Ia juga memberikan apresiasi kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang dinilai berhasil melaksanakan proyek tersebut dengan baik. Keberhasilan proyek di Surabaya ini menjadi contoh positif yang diharapkan dapat diterapkan pada proyek-proyek lain, termasuk proyek Sekolah Rakyat Nganjuk.
Tindakan Tegas Menteri PU
Menteri PU tidak akan tinggal diam melihat proyek Sekolah Rakyat Nganjuk berjalan lambat. Ia berjanji akan mengambil tindakan tegas untuk mempercepat pembangunan proyek dan memastikan kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan pada tahun 2026. Lalu, langkah apa saja yang akan diambil oleh sang menteri?
Pertama, Dody akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan proyek. Kedua, ia akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kontraktor dan konsultan proyek. Ketiga, Dody akan melibatkan pihak independen untuk melakukan audit terhadap proyek guna memastikan tidak ada penyimpangan atau praktik korupsi.
Harapan untuk Masa Depan Sekolah Rakyat
Dengan tindakan tegas dan komitmen yang kuat, Dody berharap proyek Sekolah Rakyat Nganjuk dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Apakah program ini akan berhasil?
Pemerintah sangat berharap agar program Sekolah Rakyat ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, kontraktor, konsultan, dan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keberhasilan program ini. Diharapkan, pada Juli 2026, anak-anak di Nganjuk sudah dapat menikmati fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas.
Kesimpulan
Keterlambatan proyek Sekolah Rakyat di Nganjuk menjadi perhatian serius Menteri PU, Dody Hanggodo. Evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas akan segera dilakukan untuk memastikan proyek ini selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari semua pihak, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia per 2026.