Limbangantengah.id – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, bersama jajarannya melakukan langkah nyata untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan bantaran sungai pada Minggu, 5 April 2026. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara resmi menggandeng beberapa pihak untuk menjangkau lokasi yang selama ini terkendala status administratif.
Masalah legalitas lahan di area bantaran sungai menghambat pemerintah dalam mengucurkan dana negara untuk perbaikan hunian. Sujiwo menyoroti urgensi tindakan kolektif dengan menegaskan bahwa penduduk di wilayah tersebut tetap membutuhkan hunian yang layak dan aman.
Program Perbaikan Rumah Bantaran Sungai sebagai Misi Sosial
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menginisiasi kerja sama lintas sektor untuk mengatasi keterbatasan pendanaan negara di wilayah yang bermasalah. Selain itu, Bupati Sujiwo melibatkan pihak Baznas, Korpri, Bank Kalbar, Perumda Tirta Raya, serta perwakilan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam misi sosial ini.
Program ini mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut. Meskipun pemerintah telah membangun 1.460 unit rumah selama tahun 2026, kawasan bantaran sungai sering kali luput dari jangkauan dana resmi pemerintah akibat aturan teknis kepemilikan tanah.
Faktanya, masyarakat di kawasan tersebut sudah memulai rehabilitasi rumah secara mandiri dengan keterbatasan yang mereka miliki. Pemerintah melihat partisipasi aktif warga sebagai modal sosial yang besar untuk menjaga kepercayaan publik dalam setiap kegiatan bantuan sosial yang mereka selenggarakan pada hari besar keagamaan.
Sinergi Lintas Sektoral untuk Hunian Layak
Langkah pemerintah untuk merangkul berbagai pihak merupakan solusi kreatif dalam menghadapi kebuntuan regulasi lahan. Alhasil, beban pembangunan tidak hanya bertumpu pada kas daerah, melainkan meluas melalui dukungan berbagai elemen masyarakat dan swasta.
Pemerintah daerah berharap sinergi ini berjalan berkelanjutan hingga seluruh keluarga di bantaran sungai memiliki rumah yang memenuhi standar kesehatan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif Bank Kalbar dan Perumda Tirta Raya menjadi pilar krusial dalam mendukung kelengkapan fasilitas air bersih dan akses pendanaan bagi para penghuni.
Di sisi lain, peranan perwakilan DPRD Provinsi Kalimantan Barat memastikan bahwa dukungan kebijakan daerah tetap berjalan sesuai koridor kemanusiaan. Dukungan dari pihak legislatif ini memperkuat legitimasi program di mata publik sekaligus memastikan transisi rehabilitasi rumah berjalan lancar.
Mekanisme Pendataan Tepat Sasaran
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berupaya menjaga integritas program melalui validasi data di lapangan. Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda Litbang, dan Dinas Sosial mendapatkan instruksi khusus untuk turun langsung melakukan pendataan menyeluruh.
Tim teknis pemerintah akan memverifikasi kondisi setiap rumah yang memerlukan penanganan segera. Dengan demikian, bantuan nantinya mengalir ke keluarga yang paling membutuhkan tanpa terkecoh oleh ketidakjelasan status administratif lahan.
Berikut adalah pembagian peran instansi dalam pelaksanaan program percepatan RTLH per 2026:
| Instansi | Peran Utama |
|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum | Audit teknis kondisi hunian |
| Bappeda Litbang | Perencanaan dan koordinasi program |
| Dinas Sosial | Verifikasi data penerima manfaat |
Sujiwo menegaskan bahwa perangkat daerah harus bekerja kolaboratif untuk mencapai target tersebut. Pemerintah menuntut para aparatur untuk tidak berpangku tangan melihat kondisi masyarakat pesisir yang masih jauh dari kata layak.
Target Hunian Berkualitas bagi Masyarakat Pesisir
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menargetkan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat pesisir melalui langkah bertahap. Meskipun program ini memiliki tantangan geografis dan hukum yang cukup kompleks, semangat perbaikan tetap menjadi prioritas utama sepanjang tahun 2026.
Keberhasilan program ini akan menjadi standar baru dalam penanganan RTLH di area yang memiliki problematika serupa. Pemerintah berharap inisiatif ini memicu keterlibatan pihak lainnya untuk lebih peduli terhadap kondisi sesama, terutama bagi mereka yang tinggal di area bantaran sungai.
Pada akhirnya, perbaikan rumah ini bukan sekadar urusan fisik bangunan, melainkan upaya menjaga martabat dan kesehatan masyarakat Kubu Raya. Pemerintah akan terus mengawal proses ini hingga masyarakat betul-betul merasakan dampak positif dari hunian yang lebih tertata.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya optimistis bahwa kolaborasi ini memberikan hasil nyata bagi warga masyarakat di seluruh pelosok wilayah pesisir. Semoga langkah konkret ini membawa manfaat berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi gotong royong yang lebih luas di masa mendatang.