Pembatasan kuota BBM subsidi, Asosiasi Driver Online Soroti Dampak SPBU 2026

Limbangantengah.id – Asosiasi Driver Online atau ADO menyampaikan kekhawatiran terkait potensi antrean kendaraan yang panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat kebijakan pembatasan kuota BBM subsidi sebesar 50 liter per hari per kendaraan. Ketua Umum ADO, Taha Syafariel, menyatakan hal ini pada Rabu (1/4/2026) setelah pemerintah mulai menerapkan aturan pembatasan konsumsi bagi kendaraan roda empat.

Meskipun pihak ADO menilai batas kuota harian tersebut masih dalam kategori wajar, mereka menyoroti kekhawatiran adanya kekurangan stok bensin di SPBU yang memicu penumpukan kendaraan. Kondisi antrean yang panjang di SPBU berisiko mengganggu durasi jam kerja serta memangkas pendapatan harian para pengemudi taksi online yang bergantung pada kelancaran operasional transportasi perkotaan.

Taha Syafariel menambahkan bahwa pengemudi transportasi online mengikuti ritme jam operasional masyarakat kota. Alhasil, setiap menit yang habis untuk proses mengantre BBM akan merugikan waktu kerja mereka secara langsung. Ketakutan akan keterlambatan pengisian bahan bakar ini pun menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan usaha para driver online di lapangan sepanjang tahun 2026.

Analisis Konsumsi BBM Driver Online

Data internal asosiasi menunjukkan mayoritas pengemudi menghabiskan biaya bensin harian berkisar antara Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu. Lebih lanjut, di wilayah padat penduduk seperti Jabodetabek, pengeluaran setiap driver untuk bahan bakar rata-rata menyentuh angka Rp 300 ribu hingga Rp 350 ribu setiap hari. Secara perhitungan teknis, batas 50 liter per hari memang masih memenuhi kebutuhan operasional dasar mereka.

Akan tetapi, pembatasan ketat ini memberikan tekanan lebih besar bagi sektor angkutan barang atau kendaraan yang melayani trayek luar kota. Pengemudi jenis ini sering menempuh jarak jauh yang melampaui batas efisiensi harian dari kuota tersebut. Akibatnya, angkutan barang berpotensi gagal menyelesaikan perjalanan pergi-pulang dalam satu waktu yang sama karena keterbatasan pasokan BBM subsidi.

Permintaan Perlakuan Khusus Sektor Transportasi

Pihak ADO menilai bahwa transportasi online berbasis aplikasi memiliki fungsi krusial yang menyerupai operasional transportasi umum berpelat kuning. Peran mereka vital dalam menggerakkan mobilitas warga di berbagai daerah. Oleh karena itu, asosiasi mendorong pemerintah untuk memberikan perlakuan khusus bagi unit taksi online agar layanan transportasi perkotaan tetap berjalan normal tanpa hambatan teknis yang berarti.

Taha Syafariel mencontohkan pengalaman pahit saat terjadi kelangkaan Pertalite pasca penyesuaian harga BBM beberapa tahun lalu. Saat itu, pengemudi kehilangan waktu operasional hingga dua jam hanya untuk mengantre di SPBU. Mengingat pentingnya stabilitas pasokan, pemerintah perlu memastikan distribusi BBM subsidi lancar serta tepat sasaran demi menjaga produktivitas ekonomi sektor informal.

Pandangan Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA)

Senada dengan ADO, Ketua Umum Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA), Raden Igun Wicaksono, menyebut kebijakan batas pembelian BBM subsidi masih mampu mencukupi kebutuhan ojek online berbasis mobil. Igun menyatakan dampak langsung kebijakan ini terhadap biaya operasional pengemudi masih terkendali asalkan batasan tersebut hanya menyasar BBM jenis subsidi saja.

Faktanya, data mencatat lebih dari 95% pengemudi ojek dan taksi online menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite sebagai bahan bakar utama harian. Kondisi ini membuat struktur biaya operasional tetap terjaga tanpa tekanan inflasi yang signifikan bagi pendapatan driver per 2026. Namun, Igun mengingatkan risiko dampak tidak langsung di masa depan yang perlu pemerintah antisipasi dengan cermat.

Potensi Inflasi Sektor Logistik dan Kebutuhan Pokok

Pembatasan BBM subsidi berpotensi memicu inflasi biaya di sektor logistik dan transportasi umum secara luas. Jika harga BBM non-subsidi terus merangkak naik, kenaikan biaya angkut barang akan memengaruhi harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar. Dalam jangka menengah, penurunan daya beli masyarakat bisa menurunkan jumlah pesanan layanan transportasi online yang pengemudi terima setiap harinya.

Stabilitas harga serta pasokan BBM subsidi menjadi faktor fundamental dalam menjaga ketahanan ekonomi pengemudi, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berisiko menciptakan krisis energi baru. Kebijakan energi nasional harus mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap kelompok rentan daripada sekadar memakai pendekatan fiskal semata untuk menekan pengeluaran negara.

Asosiasi secara tegas meminta pemerintah menjaga komitmen dalam menjamin distribusi yang adil bagi sektor transportasi informal. Langkah pemerintah ke depan seharusnya berfokus pada ketepatan sasaran distribusi, bukan sekadar pengetatan yang menghambat mobilitas warga. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan energi tahun 2026 sangat bergantung pada keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan perlindungan terhadap daya beli pekerja lapangan.