Limbangantengah.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan kebijakan khusus terkait sistem laporan informasi keuangan atau SLIK untuk sektor perumahan subsidi. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan rencana tersebut di Jakarta pada Senin, 6 April 2026, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap capaian program perumahan nasional.
Langkah ini mencuat setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan berbagai tantangan yang masyarakat hadapi di lapangan saat mengurus administrasi perumahan. OJK merespons keluhan tersebut dengan komitmen untuk memperbaiki mekanisme pelaporan kredit agar lebih inklusif dan efisien bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
Penyempurnaan Kebijakan SLIK Rumah Subsidi
Friderica Widyasari Dewi, atau akrab dengan sapaan Kiki, menjelaskan bahwa SLIK memiliki fungsi fundamental untuk mengawasi rekam jejak finansial setiap nasabah. Sektor jasa keuangan membutuhkan sistem ini untuk memastikan setiap individu bertanggung jawab terhadap perilaku kredit mereka. Namun, OJK mengakui bahwa ambang batas atau threshold saat ini menyulitkan sebagian calon debitur perumahan.
Selanjutnya, OJK berencana melakukan penyesuaian pada aturan threshold informasi dalam SLIK. Pihak otoritas tidak lagi menerapkan sistem pelaporan mulai dari nilai satu, dua, atau tiga rupiah seperti sebelumnya. Alhasil, kebijakan baru ini memberikan ruang bagi calon nasabah untuk memiliki catatan keuangan yang lebih fleksibel demi mengakses fasilitas rumah subsidi.
Dukungan OJK untuk Sinergi dengan BP Tapera
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendapatkan perhatian khusus dalam kolaborasi kebijakan perumahan 2026. OJK memandang BP Tapera sebagai lembaga negara kredibel yang membutuhkan akses data SLIK secara lebih optimal. Dengan akses tersebut, BP Tapera dapat mempercepat proses verifikasi bagi masyarakat yang membutuhkan hunian terjangkau.
Selain itu, OJK berkomitmen penuh untuk mendukung program-program strategis Pemerintah Republik Indonesia. Sinergi antara otoritas keuangan dan pengelola tabungan perumahan ini mempercepat realisasi bantuan bagi masyarakat. Langkah ini sekaligus meminimalkan hambatan birokrasi yang selama ini menghambat MBR memperoleh rumah impian mereka.
Perbaikan Cepat Pasca Pelunasan Kredit
Keluhan dari para pengembang perumahan menjadi poin krusial yang OJK tindak lanjuti secara teknis. Sebelumnya, pelaku usaha melaporkan bahwa pembaruan status pelunasan kredit sering memakan waktu lama hingga 1,5 bulan di dalam sistem SLIK. Fenomena ini menghambat debitur untuk mengajukan pembiayaan perumahan baru atau transaksi lain setelah utang sebelumnya selesai.
| Aspek Layanan | Kebijakan Sebelum 2026 | Update Terbaru 2026 |
|---|---|---|
| Waktu Update Pelunasan | Hingga 1,5 Bulan | Maksimal 3 Hari |
| Standard Threshold | Mulai dari nominal kecil | Penyesuaian lebih proporsional |
Menanggapi hal tersebut, pihak otoritas menjamin durasi pembaruan data sistem akan mengalami peningkatan kecepatan signifikan. Pihaknya menetapkan batas penyesuaian teknis maksimal tiga hari setelah pelunasan nasabah lakukan. Dengan demikian, pengembang dapat segera menyerahkan data ke bank untuk memproses pembiayaan perumahan berikutnya secara lebih tangkas.
Langkah Strategis Ekonomi Perumahan 2026
OJK terus melakukan konsolidasi internal untuk mengintegrasikan berbagai masukan dari Kementerian PKP. Friderica menambahkan bahwa pihaknya menyambut baik semua aspirasi yang Menteri Maruarar Sirait sampaikan. OJK berjanji akan menyampaikan hasil konsolidasi tersebut sebagai rencana aksi yang lebih konkret di masa mendatang.
Efisiensi sistem perbankan dan non-bank yang melayani pembiayaan perumahan menjadi prioritas utama. Perubahan prosedur SLIK ini mendukung ekosistem sektor keuangan yang lebih sehat sekaligus inklusif bagi rakyat kecil. Kemudahan dalam akses data akan mendorong pertumbuhan sektor properti nasional yang lebih stabil dan berkelanjutan pada tahun 2026.
OJK berharap seluruh pemangku kepentingan, baik pihak bank maupun pengembang, dapat segera menyesuaikan diri dengan sistem baru ini segera setelah OJK meluncurkan regulasi resminya. Kebijakan ini bukan hanya tentang data, melainkan tentang pembukaan lebar pintu kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki tempat tinggal layak.