Limbangantengah.id – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan BBM non subsidi jenis Pertamax pada 1 April 2026. Keputusan ini mengikuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan strategis negara.
Prasetyo Hadi menyampaikan pengumuman resmi tersebut pada Selasa (31/3), tepat sehari sebelum jadwal penyesuaian harga rutin. Meskipun terjadi dinamika harga minyak mentah global imbas serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, pemerintah tetap menjaga stabilitas harga di dalam negeri per 2026 demi kenyamanan masyarakat luas.
Pihak Pertamina pun mengikuti arahan tersebut dengan menunda langkah penyesuaian harga. Prasetyo menegaskan ketersediaan stok BBM selalu aman dan meminta masyarakat menghindari perilaku panic buying karena pemerintah menjamin keamanan pasokan di seluruh wilayah Indonesia.
Risiko Kenaikan Harga Pertalite bagi Ekonomi
Pemerintah menahan harga Pertalite karena menyadari besarnya risiko jika subsidi BBM benar-benar pemerintah hapus. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memberikan pandangan bahwa kebijakan kenaikan harga subsidi bakal menciptakan guncangan ekonomi yang cukup hebat.
Kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu inflasi signifikan bagi masyarakat kelompok bawah dan menengah. Lebih dari itu, kondisi ini pun mampu memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Selaras dengan itu, kebijakan tersebut berpotensi menghambat penyerapan tenaga kerja baru serta meningkatkan angka kemiskinan di berbagai pelosok daerah.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan opsi selain kenaikan harga BBM subsidi. Nailul Huda menyarankan pemerintah agar memperkuat subsidi melalui realokasi anggaran negara yang lebih tepat sasaran. Salah satu sumber anggaran yang bisa pemerintah manfaatkan ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini berjalan.
Dampak Luas terhadap Sektor Logistik
Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuabi turut menyoroti bahaya kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya transportasi. Menurut Ibrahim, kenaikan ini akan langsung mendorong biaya logistik yang berujung pada penurunan daya beli masyarakat.
Faktanya, para pengusaha memiliki kekhawatiran besar apabila pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Penurunan konsumsi masyarakat akan terjadi jika komponen biaya transportasi melonjak drastis. Sebagai ilustrasi, kenaikan ongkos kirim material bangunan akan memukul sektor properti, sementara harga makanan di restoran cepat saji juga akan menyesuaikan naik.
| Sektor Terdampak | Risiko Utama per 2026 |
|---|---|
| Logistik & Distribusi | Lonjakan biaya operasional transportasi |
| Konsumsi Masyarakat | Penurunan daya beli akibat inflasi |
| Properti | Kenaikan ongkos angkut material bangunan |
Analisis Kenaikan BBM Non Subsidi
Di sisi lain, Nailul Huda menilai kenaikan harga BBM non subsidi seperti Pertamax sebagai langkah yang relatif wajar. Pertamax mengikuti pergerakan harga minyak mentah global yang selalu berfluktuasi setiap bulannya. Dampaknya terhadap inflasi bersifat terbatas karena porsi penggunaannya jauh lebih kecil dibandingkan BBM subsidi.
Namun, kondisi ini menyimpan tantangan tersendiri bagi operator pom bensin. Jika selisih harga antara Pertalite dan Pertamax terlalu lebar, konsumen berpotensi melakukan peralihan besar-besaran. Aksi pindah ke BBM subsidi ini akan meningkatkan permintaan secara mendadak yang memicu kelangkaan di lapangan.
Alhasil, kelangkaan tersebut justru membuka celah bagi munculnya pasar ilegal dan penjualan BBM secara tidak resmi. Dari sudut pandang fiskal, lonjakan konsumsi terhadap BBM subsidi akan kembali membebani APBN 2026. Negara harus menambah biaya untuk impor minyak mentah dan membengkaknya dana subsidi yang pemerintah keluarkan.
Langkah Pemerintah Menjaga Stabilitas
Pemerintah di tahun 2026 ini memilih untuk tetap menahan harga guna melindungi daya beli masyarakat. Meskipun gempuran harga minyak global semakin menekan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberpihakan negara kepada rakyat kecil.
Singkatnya, masyarakat tidak perlu merasa resah terkait wacana kenaikan harga BBM. Ketersediaan suplai bahan bakar tetap menjadi prioritas utama pemerintah agar roda ekonomi tetap berputar dengan lancar. Stabilitas harga pada April 2026 ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadapi gejolak ekonomi global yang tidak terduga.