Limbangantengah.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghormati putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda total Rp 755 miliar terhadap 97 perusahaan pinjaman online pada 26 Maret 2026. KPPU menduga AFPI dan seluruh anggotanya melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penetapan harga melalui perjanjian bunga pinjol yang dianggap tidak sehat.
Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Adief Razali, memberikan klarifikasi resmi mengenai duduk perkara ini pada Jumat, 3 April 2026. Menurutnya, penetapan batas maksimum bunga pinjaman daring oleh AFPI awalnya merupakan bentuk arahan resmi OJK pada 2018 untuk melindungi konsumen dari bunga tinggi sekaligus membedakan layanan legal dan ilegal.
Selain itu, OJK mengklaim pengaturan tersebut bertujuan memperkuat perlindungan konsumen tanpa mematikan inovasi industri. OJK memberikan ruang bagi asosiasi untuk menyusun aspek teknis agar mekanisme pasar tetap berjalan secara wajar.
Penjelasan OJK atas Dugaan Kartel Pinjol
Adief Razali menjelaskan, pengaturan tersebut mempertimbangkan kebutuhan menjaga ekosistem fintech agar tetap berkembang dengan batas yang rasional. Pihak OJK memberi keleluasaan kepada asosiasi untuk mengatur aspek teknis sesuai karakteristik model bisnis masing-masing perusahaan. Dengan demikian, industri memiliki kerangka kerja yang jelas dalam beroperasi di pasar.
Namun, KPPU melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Penyelidik KPPU menemukan bukti bahwa pelaku usaha menetapkan suku bunga dan manfaat ekonomi yang melampaui titik keseimbangan pasar. KPPU menilai praktik ini justru membuat perlindungan konsumen menjadi tidak efektif dan memfasilitasi koordinasi harga antarperusahaan.
Lebih dari itu, hasil pemeriksaan majelis komisi menyimpulkan bahwa perjanjian antaranggota AFPI menciptakan hambatan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, KPPU menjatuhkan sanksi denda yang signifikan bagi 97 perusahaan fintech peer-to-peer lending yang terlibat.
Penguatan Tata Kelola Fintech Per 2026
Menanggapi putusan tersebut, OJK menegaskan komitmen mereka untuk terus menguatkan tata kelola dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pinjaman daring. Pihak otoritas menjalankan penguatan ini lewat Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06.2025 yang bertujuan meningkatkan transparansi biaya serta manfaat ekonomi bagi para pengguna layanan.
Selain penguatan regulasi, OJK juga fokus pada perbaikan mekanisme penanganan pengaduan dan penilaian kelayakan kredit. Langkah nyata ini diharapkan mampu menjamin layanan pendanaan oleh Penyelenggara Pindar tetap berjalan dengan normal tanpa gangguan yang berarti bagi nasabah.
Di sisi lain, OJK menjalankan pengawasan berbasis risiko atau risk-based supervision yang lebih granular. Hal ini tertuang dalam Roadmap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028. Berikut adalah fokus utama pengawasan OJK:
- Struktur biaya operasional perusahaan pinjaman daring
- Perilaku pemasaran produk pinjaman kepada masyarakat
- Praktik penagihan yang memenuhi standar etika
- Penegakan transparansi informasi produk keuangan
Tidak hanya itu, OJK terus melakukan evaluasi ketentuan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor OJK lakukan demi menjaga ekosistem yang sehat, transparan, dan mampu bersaing secara adil bagi masyarakat luas.
Pandangan Pakar Ekonomi tentang Industri Pinjaman Daring
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Muhammad Syarkawi Rauf, menanggapi putusan ini sebagai pukulan keras bagi industri. Menurut pandangannya pada Selasa, 31 Maret 2026, bisnis fintech seharusnya menjadi pendorong roda perekonomian sebagai alternatif pembiayaan yang produktif maupun konsumtif bagi masyarakat.
Syarkawi, yang juga mantan anggota KPPU periode 2012-2017, berpendapat bahwa idealnya setiap perusahaan menghitung bunga pinjaman berdasarkan biaya modal atau cost of money, tingkat risiko, dan marjin wajar masing-masing. Alih-alih membuat kesepakatan kolektif, perusahaan harus berani menetapkan harga berdasarkan daya saingnya.
Faktanya, risiko tinggi yang ditanggung oleh perusahaan fintech memang nyata, namun hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan pembatasan harga secara masif. Singkatnya, keputusan KPPU seharusnya mendorong perusahaan untuk menciptakan variasi bunga yang lebih kompetitif bagi konsumen di pasar.
Reaksi AFPI Terhadap Putusan KPPU 2026
Ketua Umum AFPI, Entjik S. Jafar, menyampaikan kekecewaan asosiasi atas putusan KPPU tersebut. AFPI bersikukuh bahwa kebijakan batas maksimal bunga pinjaman merupakan arahan OJK guna melindungi masyarakat dari jeratan praktik predatory lending oleh entitas ilegal yang sering mematok bunga sangat tinggi.
Meski begitu, AFPI menyatakan sikap mereka terhadap proses hukum yang berlaku. Berikut adalah ringkasan langkah asosiasi setelah putusan keluar:
| Langkah AFPI | Keterangan |
|---|---|
| Menghormati Proses | Tetap patuh pada prosedur hukum yang berjalan saat ini |
| Mengajukan Banding | Seluruh anggota asosiasi menolak putusan denda tersebut |
Entjik menegaskan bahwa seluruh anggota asosiasi tidak menerima putusan ini. Dengan demikian, upaya hukum selanjutnya menjadi prioritas bagi mereka untuk membela posisi industri yang mereka bangun selama ini. Pada akhirnya, kepastian hukum akan menentukan arah masa depan industri fintech di Indonesia ke depannya.
Industri pinjaman daring kini berada di persimpangan jalan penting. Ke depan, kolaborasi antara regulator dan pelaku usaha harus semakin kuat guna meminimalisir praktik persaingan tidak sehat sembari tetap menjaga perlindungan konsumen yang optimal.