Fasilitas kesehatan yang nyaman tentu menjadi harapan setiap pasien saat menjalani rawat inap, termasuk bagi peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Seringkali, peserta PBI atau keluarga pasien ingin meningkatkan kenyamanan dengan pindah ke ruang perawatan kelas 2, kelas 1, atau bahkan VIP dengan harapan bisa membayar selisih biayanya saja.
Namun, memasuki tahun 2026, regulasi terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin diperketat untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa status kepesertaan PBI memiliki batasan (privilege) yang berbeda dibandingkan peserta Mandiri atau Pekerja Penerima Upah (PPU). Ketidaktahuan ini sering menimbulkan kebingungan saat proses administrasi di rumah sakit.
Apakah Peserta BPJS PBI Bisa Naik Kelas Perawatan?
Pertanyaan ini adalah yang paling sering muncul di meja administrasi rumah sakit. Jawabannya tegas: Tidak bisa. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, peserta PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
Karena statusnya sebagai penerima bantuan penuh, fasilitas yang diterima adalah hak pelayanan di Kelas 3. Peserta PBI tidak diperkenankan untuk naik kelas perawatan ke Kelas 2, Kelas 1, atau VIP meskipun bersedia membayar selisih biaya (cost sharing). Jika peserta PBI bersikeras ingin dirawat di kelas yang lebih tinggi, status kepesertaan PBI-nya akan gugur atau tidak dapat digunakan untuk episode perawatan tersebut, sehingga pasien dianggap sebagai pasien umum (biaya pribadi full).
Solusi Utama: Ubah Status Kepesertaan (PBI ke Mandiri)
Satu-satunya cara legal dan prosedural bagi peserta PBI untuk bisa menikmati fasilitas “Naik Kelas” di masa depan adalah dengan keluar dari kepesertaan PBI. Peserta harus beralih status menjadi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang sering disebut BPJS Mandiri.
Dengan menjadi peserta Mandiri, kewajiban membayar iuran bulanan ditanggung oleh peserta sendiri. Sebagai gantinya, peserta memiliki hak untuk memilih kelas perawatan (1, 2, atau 3) dan diperbolehkan naik tingkat pelayanan di atas hak kelasnya dengan membayar selisih biaya, sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit.
Cara Mengubah Status PBI ke Non-PBI (Mandiri)
Proses perubahan status ini memerlukan kesadaran penuh dari peserta bahwa mereka mampu membayar iuran bulanan. Berikut adalah metode perubahan status yang dapat dilakukan:
1. Melalui Aplikasi Mobile JKN Cara ini dinilai paling praktis karena tidak perlu antre di kantor cabang.
- Unduh dan buka aplikasi Mobile JKN.
- Login menggunakan NIK/Nomor Kartu JKN.
- Pilih menu “Ubah Data Peserta”.
- Pilih segmen peserta dan ubah dari PBI ke PBPU (Mandiri).
- Ikuti instruksi pembayaran iuran pertama untuk mengaktifkan status baru.
2. Melalui Kantor Cabang atau Layanan Pandawa Jika kesulitan menggunakan aplikasi, peserta dapat mengunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat atau menghubungi layanan Pandawa via WhatsApp. Dokumen yang biasanya diperlukan meliputi KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Rekening (untuk autodebet iuran).
Resiko dan Konsekuensi Melepas Status PBI
Sebelum memutuskan untuk beralih status demi bisa naik kelas, ada beberapa hal krusial yang wajib dipertimbangkan secara matang. Melepas status PBI bukan sekadar ganti kartu, melainkan ganti tanggung jawab finansial.
| Aspek | Peserta PBI (Bantuan) | Peserta Mandiri (Non-PBI) |
|---|---|---|
| Iuran Bulanan | Gratis (Dibayar Pemerintah) | Bayar Sendiri (Rp 42.000 – Rp 150.000/bulan) |
| Naik Kelas Rawat | ❌ Tidak Bisa | ✅ Bisa (Bayar Selisih) |
| Resiko Tunggakan | Tidak Ada | Ada Denda Pelayanan & Status Non-Aktif |
Poin paling penting adalah sulitnya kembali menjadi peserta PBI. Setelah peserta menyatakan diri mampu dengan beralih ke Mandiri, data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos mungkin akan berubah. Jika di kemudian hari peserta tidak sanggup membayar iuran Mandiri, status tidak otomatis kembali ke PBI, melainkan menjadi non-aktif dan memiliki tunggakan.
PBI dan Penerapan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) 2026
Pemerintah secara bertahap mulai menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti sistem kelas 1, 2, dan 3. Dalam skema KRIS yang ditargetkan implementasi penuhnya berjalan di tahun-tahun mendatang, standar ruang rawat inap akan diseragamkan.
Bagi peserta PBI, hal ini sebenarnya merupakan kabar baik karena standar pelayanan minimal (seperti jumlah tempat tidur per kamar, kamar mandi dalam, dan ventilasi) akan ditingkatkan tanpa perlu pusing memikirkan cara naik kelas. Namun, implementasi KRIS di setiap daerah mungkin berbeda tergantung kesiapan fasilitas kesehatan setempat. Oleh karena itu, aturan “Dilarang Naik Kelas” bagi PBI tetap relevan untuk menjaga agar fasilitas negara digunakan sesuai peruntukannya.
Kesimpulan
Peserta BPJS PBI tidak diperbolehkan naik kelas perawatan dengan membayar selisih biaya karena statusnya sebagai penerima bantuan pemerintah. Jika kebutuhan akan fasilitas kelas yang lebih tinggi (Kelas 1 atau 2) dirasa mendesak dan kondisi keuangan memungkinkan, peserta harus melakukan migrasi kepesertaan dari PBI menjadi Mandiri (PBPU).
Namun, langkah ini harus diambil dengan hati-hati. Pastikan kemampuan finansial jangka panjang untuk membayar iuran bulanan agar tidak terjadi tunggakan yang justru menghambat akses layanan kesehatan di masa depan.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apakah status PBI bisa didapatkan kembali setelah pindah ke Mandiri? Sangat sulit. Setelah pindah ke Mandiri, peserta dianggap mampu secara finansial. Untuk kembali ke PBI, peserta harus mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan mendaftar ulang melalui Dinas Sosial untuk masuk kembali ke data DTKS, yang prosesnya memakan waktu lama dan tidak menjamin lolos verifikasi.
2. Berapa denda jika pindah dari PBI ke Mandiri lalu menunggak iuran? Denda layanan rawat inap tingkat lanjut adalah 5% dari biaya diagnosa awal dikali jumlah bulan tertunggak (maksimal 12 bulan), berlaku jika peserta dirawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status aktif kembali.
3. Apakah bayi baru lahir dari ibu PBI otomatis menjadi peserta PBI? Ya, berdasarkan peraturan terbaru, bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta PBI aktif akan otomatis didaftarkan sebagai peserta PBI oleh pihak fasilitas kesehatan atau keluarga dengan menyertakan dokumen pendukung (KK/Surat Keterangan Lahir).