Limbangantengah.id – Manado – BPJS Kesehatan mengajak peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Bitung yang memiliki tunggakan iuran, untuk memanfaatkan program ‘Rehab’ atau program cicilan. Program ini diluncurkan demi mempermudah peserta BPJS Kesehatan dalam melunasi tunggakan, sehingga status kepesertaan mereka bisa aktif kembali dan dapat mengakses layanan kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Manado, Betsy Roeroe menjelaskan bahwa program cicilan iuran ini menjadi solusi bagi peserta yang kesulitan membayar tunggakan secara sekaligus. Dengan adanya program ‘Rehab’, diharapkan lebih banyak peserta yang aktif kembali dan terlindungi oleh jaminan kesehatan.
Tingkat Keaktifan Peserta BPJS Kesehatan di Bitung per 2026
Update 2026 mencatat, tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Kota Bitung mencapai 88,18 persen dari total penduduk yang berjumlah 191.102 jiwa. Data per 1 April 2026 ini menunjukkan bahwa masih ada 25.601 jiwa atau sekitar 11,81 persen peserta yang berstatus tidak aktif dan tidak bisa mengakses layanan kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan.
Betsy Roeroe mengungkapkan bahwa mayoritas peserta yang tidak aktif tersebut berasal dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mandiri, atau mereka yang membayar iuran secara pribadi. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama banyak peserta dari segmen ini menunggak iuran BPJS Kesehatan.
Jumlah Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan di Kalangan PBPU Mandiri
Di Kota Bitung, tercatat ada 2.643 jiwa peserta PBPU mandiri yang menunggak iuran BPJS Kesehatan. Total tunggakan yang harus dibayarkan mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp3.130.027.310. Angka ini menunjukkan bahwa masalah tunggakan iuran menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Kesehatan di wilayah tersebut.
Sementara itu, untuk peserta kelas tiga, terdapat 1.226 jiwa yang menunggak dengan total tunggakan mencapai Rp659.584.250. Akumulasi tunggakan selama 24 bulan menjadi penyebab utama tingginya angka tunggakan di kalangan PBPU mandiri kelas tiga.
Upaya Penagihan dan Program Cicilan Iuran BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan terus berupaya melakukan penagihan iuran kepada peserta yang menunggak. Selain penagihan secara langsung, BPJS Kesehatan juga menawarkan program cicilan atau ‘Rehab’ sebagai solusi alternatif bagi peserta yang mengalami kesulitan keuangan. Program cicilan ini diharapkan dapat meringankan beban peserta dan mendorong mereka untuk segera melunasi tunggakan.
Dengan adanya program ‘Rehab’, peserta dapat mencicil tunggakan iuran BPJS Kesehatan mereka dalam jangka waktu tertentu. Hal ini akan membuat pembayaran tunggakan menjadi lebih terjangkau dan tidak memberatkan kondisi keuangan peserta.
Penyebab Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3
Salah satu penyebab utama tertunggaknya iuran BPJS Kesehatan di kalangan PBPU Mandiri kelas tiga adalah akumulasi tunggakan selama 24 bulan. Jumlah yang harus dibayarkan menjadi cukup besar, sehingga memberatkan peserta yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Oleh karena itu, program cicilan ‘Rehab’ menjadi solusi yang sangat relevan untuk membantu peserta kelas tiga melunasi tunggakan mereka. Dengan mencicil, beban pembayaran iuran akan terasa lebih ringan dan peserta dapat kembali menikmati manfaat jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
Manfaat Program ‘Rehab’ BPJS Kesehatan Bagi Peserta
Program ‘Rehab’ memberikan kesempatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran untuk mengaktifkan kembali kepesertaan mereka dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau. Peserta tidak perlu lagi merasa khawatir dengan besarnya tunggakan yang harus dibayarkan sekaligus.
Selain itu, dengan aktifnya kembali kepesertaan BPJS Kesehatan, peserta dapat kembali mengakses berbagai layanan kesehatan yang dibutuhkan. Jaminan kesehatan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan peserta dan keluarga.
Kesimpulan
BPJS Kesehatan mengajak peserta di Bitung untuk memanfaatkan program ‘Rehab’ sebagai solusi mudah melunasi tunggakan iuran. Program cicilan ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk kembali aktif dan mendapatkan jaminan kesehatan. Dengan demikian, diharapkan seluruh masyarakat Bitung dapat terlindungi dan memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas pada 2026.