Masih sering terjadi kebingungan di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai jumlah bantuan yang diterima. Seringkali muncul pertanyaan mengapa saldo yang masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tetangga jumlahnya berbeda, padahal sama-sama terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Perbedaan nominal ini biasanya terjadi karena perbedaan jenis kepesertaan, yakni antara PKH Murni dan PKH Plus BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
Memahami perbedaan kedua jenis bantuan ini sangat krusial agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tahun 2026 ini, Kementerian Sosial (Kemensos) masih terus menyalurkan kedua jenis bantuan tersebut dengan skema yang telah ditetapkan. Artikel ini akan mengupas tuntas perbedaan mendasar, rincian nominal, hingga jadwal pencairan terbaru.
Simak penjelasan lengkapnya untuk mengetahui potensi bantuan yang bisa diterima oleh setiap komponen keluarga.
Quick Answer
Singkatnya: PKH Murni adalah KPM yang hanya menerima bantuan tunai Program Keluarga Harapan berdasarkan komponen yang dimiliki (Ibu Hamil, Balita, Lansia, Disabilitas, Anak Sekolah). Sedangkan PKH Plus BPNT adalah KPM yang menerima bantuan tunai PKH DITAMBAH bantuan Sembako (BPNT) senilai Rp200.000 per bulan (biasanya cair Rp400.000 per dua bulan). Jadi, nominal yang diterima peserta PKH Plus BPNT pasti lebih besar dibandingkan PKH Murni.
⚠️ DISCLAIMER PENTING:
Data dan kebijakan di bawah ini berdasarkan peraturan penyaluran bansos per Januari 2026. Jadwal dan nominal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Kementerian Keuangan dan Kemensos. Untuk informasi paling akurat dan pengecekan status personal, silakan kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau kemensos.go.id.
Definisi dan Perbedaan Mendasar
Sebelum masuk ke angka dan nominal, penting untuk memahami apa sebenarnya definisi dari kedua status kepesertaan ini dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Apa Itu PKH Murni?
KPM PKH Murni adalah keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar dalam DTKS dan hanya memenuhi syarat untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan. Fokus bantuan ini adalah untuk akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Nominal yang diterima murni bergantung pada “komponen” yang ada dalam Kartu Keluarga (KK). Jika dalam satu keluarga hanya ada satu anak SD, maka bantuan yang cair hanya untuk komponen anak SD tersebut.
Apa Itu PKH Plus BPNT?
Kelompok ini sering disebut sebagai penerima bantuan kombo atau irisan. KPM PKH Plus BPNT adalah keluarga yang dinilai memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang membutuhkan intervensi ganda. Selain mendapatkan bantuan tunai bersyarat (PKH), mereka juga mendapatkan bantuan pangan (BPNT/Sembako) untuk pemenuhan gizi sehari-hari. Status ini biasanya diberikan kepada keluarga dengan skor ekonomi terendah di DTKS.
Perbandingan Nominal Bantuan 2026
Berikut adalah inti perbedaan yang paling dicari. Berapa selisih uang yang diterima antara peserta murni dan peserta plus BPNT?
Perlu diingat bahwa BPNT memiliki nilai tetap Rp200.000 per bulan. Dalam penyaluran via KKS Merah Putih (Bank Himbara), pencairan biasanya dilakukan per dua bulan (Rp400.000). Sedangkan via PT Pos Indonesia biasanya per tiga bulan (Rp600.000).
Di bawah ini adalah simulasi perbandingan pencairan per Tahap (2 Bulan via KKS):
| Komponen PKH | Total PKH Murni (2 Bulan) | Total PKH + BPNT (2 Bulan) |
|---|---|---|
| Ibu Hamil / Nifas | Rp500.000 | Rp900.000 |
| Anak Usia Dini (0-6 Thn) | Rp500.000 | Rp900.000 |
| Anak SD / Sederajat | Rp150.000 | Rp550.000 |
| Anak SMP / Sederajat | Rp250.000 | Rp650.000 |
| Anak SMA / Sederajat | Rp333.333 | Rp733.333 |
| Penyandang Disabilitas Berat | Rp400.000 | Rp800.000 |
| Lanjut Usia (70+ Thn) | Rp400.000 | Rp800.000 |
| ⚠️ Catatan Penting | Nominal di atas adalah estimasi penyaluran Tahap 1 (Jan-Feb 2026). Maksimal 4 komponen dalam 1 KK. | |
Terlihat jelas bahwa penambahan komponen BPNT memberikan dampak signifikan terhadap total bantuan yang diterima. Bagi keluarga dengan anak SD, status PKH Plus BPNT bahkan bisa melipatgandakan jumlah bantuan yang diterima dibandingkan PKH Murni.
Jadwal Pencairan Bansos 2026
Kementerian Sosial biasanya membagi penyaluran PKH ke dalam 4 tahap (per triwulan untuk Pos) atau beberapa termin untuk KKS. Berikut adalah estimasi jadwal penyaluran yang berlaku di tahun 2026.
| Tahap Penyaluran | Periode Bulan | Status |
|---|---|---|
| Tahap 1 | Januari – Maret 2026 | ✅ Proses Salur |
| Tahap 2 | April – Juni 2026 | ⚠️ Persiapan Data |
| Tahap 3 | Juli – September 2026 | ❌ Belum Mulai |
| Tahap 4 | Oktober – Desember 2026 | ❌ Belum Mulai |
Jadwal ini bisa bergeser tergantung kesiapan data bayar (SP2D) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. KPM disarankan untuk memantau status secara berkala melalui pendamping sosial masing-masing.
Syarat dan Kriteria Penerima (Validasi Sistem)
Tidak semua orang bisa masuk dalam kategori PKH Plus BPNT. Ada proses validasi sistem (Validasi by System) yang dilakukan oleh Kemensos. Kriteria utamanya meliputi:
1. Terdaftar di DTKS
Syarat mutlak adalah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data ini harus padan dengan Dukcapil (NIK dan KK online dan valid). Ketidakcocokan satu huruf pada nama saja bisa menyebabkan bantuan gagal cair.
2. Memiliki Komponen PKH
Keluarga harus memiliki minimal satu dari tiga komponen utama:
- Komponen Kesehatan: Ibu hamil dan anak usia dini.
- Komponen Pendidikan: Anak sekolah SD, SMP, hingga SMA/SMK.
- Komponen Kesejahteraan Sosial: Lansia di atas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat.
3. Kuota yang Tersedia
Inilah alasan mengapa ada PKH Murni. Kuota BPNT secara nasional dibatasi sekitar 18,8 juta KPM. Jika kuota penuh, maka penerima baru PKH mungkin hanya akan mendapatkan status PKH Murni tanpa tambahan BPNT. Namun, jika ada KPM BPNT lama yang tergraduasi (keluar) atau meninggal dunia, kekosongan kuota ini bisa diisi oleh KPM PKH Murni melalui mekanisme validasi sistem.
Cara Cek Status Penerima Bansos
Untuk memastikan apakah nama terdaftar sebagai penerima PKH Murni atau PKH Plus BPNT, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri. Langkah ini sangat mudah dan bisa dilakukan lewat HP.
- Buka browser di HP dan kunjungi cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan data wilayah sesuai KTP (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan).
- Ketik nama lengkap sesuai KTP.
- Masukkan kode captcha yang muncul di layar.
- Klik tombol “CARI DATA”.
Jika terdaftar, sistem akan menampilkan tabel berisi nama penerima, umur, dan status bantuan. Perhatikan kolom PKH dan kolom BPNT:
- Jika kolom PKH tertulis “YA” (dan periodenya aktif) tapi kolom BPNT strip (-), berarti termasuk PKH Murni.
- Jika kedua kolom (PKH dan BPNT) tertulis “YA” dengan periode salur yang aktif, berarti termasuk PKH Plus BPNT.
Mengapa Bantuan Bisa Terhenti Tiba-tiba?
Banyak kasus di mana KPM yang tadinya menerima bantuan lancar, tiba-tiba berhenti di tahun 2026. Hal ini biasanya bukan tanpa sebab. Kemensos melakukan pemutakhiran data (Geo-tagging) secara berkala setiap bulan melalui aplikasi SIKS-NG.
Beberapa penyebab umum bantuan terputus antara lain:
- Dianggap Mampu: Ada laporan atau temuan lapangan bahwa KPM sudah memiliki pekerjaan tetap dengan gaji di atas UMP/UMK, atau memiliki aset mewah.
- Komponen Hilang: Contohnya, anak sekolah sudah lulus SMA, atau balita sudah masuk usia sekolah tapi data Dapodik belum sinkron.
- Pindah Domisili: Pindah alamat tanpa melapor dan memindahkan data DTKS bisa menyebabkan data tidak ditemukan saat verifikasi lapangan.
- Data Ganda: NIK terdeteksi ganda dalam satu KK atau terdaftar sebagai penerima bantuan lain yang tidak diperbolehkan (seperti Prakerja atau BSU PNS).
Tips Agar Bantuan Tetap Lancar
Bagi yang saat ini berstatus penerima aktif, menjaga data agar tetap valid sangatlah penting. Pastikan untuk selalu berkoordinasi dengan operator SIKS-NG di desa atau kelurahan jika ada perubahan data kependudukan. Jika anak naik jenjang sekolah, pastikan data di sekolah (Dapodik) sudah sesuai dengan NIK di KK.
Selain itu, hadiri pertemuan kelompok (P2K2) yang diadakan oleh pendamping PKH. Kehadiran dalam pertemuan ini seringkali menjadi indikator keaktifan KPM. Jangan sampai kartu KKS dipegang oleh orang lain, karena ini melanggar aturan dan berisiko penyalahgunaan.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah peserta PKH Murni bisa mengajukan diri jadi PKH Plus BPNT?
Secara mandiri tidak bisa “mengajukan” langsung untuk upgrade. Penambahan status penerima BPNT dilakukan secara otomatis oleh sistem (by system) Kemensos berdasarkan kuota yang tersedia dan tingkat prioritas kemiskinan di DTKS.
Mengapa tetangga yang lebih mampu justru dapat bantuan?
Ini masalah klasik data (Inclusion Error). Laporan bisa dilakukan melalui fitur “Usul Sanggah” di aplikasi Cek Bansos. Masyarakat bisa berpartisipasi mengoreksi data penerima yang dinilai tidak layak.
Kapan tepatnya tanggal pencairan Tahap 1 2026?
Tanggal pasti berbeda setiap daerah dan bank penyalur. Namun, pola pencairan biasanya dimulai pada pertengahan Februari hingga akhir Maret untuk Tahap 1.
Apa yang harus dilakukan jika saldo nol padahal status di web “Ya”?
Segera lapor ke pendamping PKH atau operator desa. Bisa jadi ada gagal salur (retur) karena perbedaan data nama/NIK antara Bank dan DTKS yang perlu diperbaiki (rekon).
Apakah saldo yang tidak diambil akan hangus?
Ya, jika dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahap penyaluran selesai) dana tidak ditransaksikan, dana tersebut akan dikembalikan ke Kas Negara.
Kesimpulan
Perbedaan antara PKH Murni dan PKH Plus BPNT pada dasarnya terletak pada komponen bantuan pangan tambahan. PKH Plus BPNT mendapatkan keuntungan lebih dengan adanya tambahan dana sembako senilai Rp200.000 per bulan. Namun, kedua jenis bantuan ini sama-sama bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga.
Bagi KPM di tahun 2026 ini, hal terpenting adalah memastikan data kependudukan selalu update dan valid. Jangan ragu untuk berkomunikasi dengan pendamping sosial setempat jika menemui kendala pencairan. Bantuan ini adalah hak bagi yang memenuhi syarat, mari awasi bersama penyalurannya agar tepat sasaran.
Sudahkah mengecek status bantuan bulan ini? Yuk, cek sekarang juga di laman resmi Kemensos!