Limbangantengah.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan aturan baru mengenai ambang batas pelaporan skor kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Senin, 6 April 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.
Pemerintah menargetkan realisasi pembangunan 3 juta rumah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah sepanjang tahun 2026. Otoritas Jasa Keuangan memberikan dukungan penuh terhadap agenda pembangunan tersebut dengan mengevaluasi kembali prosedur standar penilaian kredit yang selama ini pelaku industri keuangan terapkan melalui sistem SLIK.
Penyederhanaan Skor Kredit SLIK untuk Akses Rumah
Pihak OJK memahami berbagai kendala di lapangan yang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sampaikan. Pemerintah pusat memandang prosedur pengajuan kredit perumahan bagi masyarakat membutuhkan skema yang lebih inklusif agar calon pemilik rumah tidak mengalami hambatan administratif yang tidak perlu.
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) selama ini berfungsi cukup baik dalam menyajikan data rekam jejak seseorang saat melakukan aktivitas keuangan. OJK mengakui bahwa sistem ini memiliki tujuan positif bagi para pelaku jasa keuangan dalam menilai tanggung jawab nasabah saat mereka mengelola pinjaman di masa lalu.
Namun, pihak pengembang serta calon debitur sering mengeluhkan penerapan aturan yang terlalu ketat. Banyak masyarakat gagal mengakses fasilitas pembiayaan rumah karena sistem mencatat tunggakan dalam nominal yang sangat kecil. Kondisi ini tentunya menghambat mimpi jutaan warga untuk memiliki hunian layak selama tahun 2026.
Menyesuaikan Ambang Batas Pelaporan Kredit
OJK kemudian merespons aspirasi masyarakat dengan merancang kebijakan khusus mengenai ambang batas (threshold) informasi kredit. Kebijakan ini akan mengubah standar penginputan data yang selama ini berlaku di sistem perbankan nasional.
Saat ini, sistem masih mencatat tunggakan nominal yang sangat receh, bahkan angka seperti Rp 1 hingga Rp 3 pun masuk ke dalam rekam jejak. OJK berencana melakukan penyesuaian agar nominal kecil seperti itu tidak lagi menggugurkan peluang nasabah dalam mengajukan kredit perumahan.
Perubahan ini akan memberikan dampak signifikan bagi para pekerja di sektor informal yang mungkin hanya memiliki riwayat keterlambatan pembayaran dalam skala nominal kecil. Kebijakan baru ini diharapkan mampu memperluas jangkauan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah di Indonesia.
Dukungan OJK atas Target Program 3 Juta Rumah
Friderica Widyasari Dewi menegaskan komitmen lembaga dalam mewujudkan program sangat mulia yang Presiden canangkan pada tahun 2026. Sinergi antara kementerian terkait dan otoritas keuangan menjadi kunci utama agar target 3 juta rumah tersebut bisa terealisasi sesuai jadwal.
OJK memastikan bahwa pelonggaran aturan SLIK tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dalam praktik perbankan. Selain itu, pihak bank tetap memiliki alat analisis untuk mengukur kemampuan bayar nasabah melalui metode tambahan selain riwayat tunggakan mikro yang akan OJK hapus dari sistem pelaporan.
Bahkan, langkah ini menjadi bukti bahwa regulator sangat adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di era ekonomi 2026. Penyesuaian sistem teknologi informasi perbankan akan segera institusi tersebut laksanakan setelah seluruh aturan teknis final mereka selesaikan dalam waktu dekat.
Langkah Strategis Sektor Perumahan Sepanjang 2026
Pemerintah menargetkan percepatan kepemilikan hunian sebagai prioritas nasional. Dengan adanya penyesuaian aturan SLIK, calon debitur tidak perlu merasa khawatir lagi mengenai catatan kredit nominal kecil yang menghalangi proses pengajuan KPR. Fungsionalitas sistem akan lebih berorientasi pada profil risiko nasabah yang lebih substansial.
Selain itu, pengembang perumahan menyambut baik inisiatif OJK ini. Mereka berharap penurunan beban syarat administratif akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk perumahan baru yang sedang mereka bangun dalam skala besar di tahun 2026.
| Aspek Evaluasi | Kondisi Saat Ini | Proyeksi Tahun 2026 |
|---|---|---|
| Threshold Nominal | Mulai dari Rp 1 | Ambang batas lebih tinggi |
| Objektif Utama | Transparansi data | Kemudahan akses perumahan |
Dengan adanya kelonggaran ambang batas pelaporan kredit, prospek kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin terbuka lebar. Sinergi lintas sektoral antara otoritas keuangan dan kementerian perumahan menjadi modal dasar dalam menuntaskan target ambisius pembangunan 3 juta rumah di tahun 2026.
Pemerintah berharap kebijakan ini menjadi momentum pemulihan akses pembiayaan yang lebih adil dan merata. Seluruh masyarakat yang memiliki keinginan memiliki hunian kini bisa menaruh harapan besar pada skema penyaluran kredit yang lebih bersahabat dengan skala ekonomi mereka.