Limbangantengah.id – DPRD Sumenep menggelar rapat paripurna pelaporan hasil reses II 2026 pada 31 Maret 2026 sebagai sarana menyerap berbagai aspirasi warga setempat. Melalui agenda tersebut, tujuh fraksi secara bergantian menyampaikan keluhan dan usulan masyarakat terkait kebutuhan dasar yang mendesak pemerintah daerah penuhi tahun ini.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Darul Hasyim Fath, menekankan bahwa masyarakat Sumenep menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar di garda terdepan. Salah satu sorotan tajam warga tertuju pada pembangunan infrastruktur yang hingga kini masih menuntut perhatian ekstra dari otoritas terkait agar pemerataan infrastruktur bisa warga rasakan secara adil di seluruh wilayah.
Pentingnya Perhatian Daerah Terhadap Pemerataan Infrastruktur
Masalah jalan rusak dan drainase yang memicu genangan air menjadi keluhan yang paling sering masyarakat suarakan dalam forum resmi tersebut. Warga menilai, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya mengejar target pembangunan fisik baru di lokasi yang belum terjamah, melainkan juga mengutamakan perawatan berkala bagi fasilitas infrastruktur yang sudah ada sebelumnya.
Darul Hasyim Fath menyebut bahwa masyarakat menginginkan pembangunan yang menyebar merata ke seluruh pelosok daerah. Dengan demikian, setiap program pembangunan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh di tahun 2026 ini.
Perbaikan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Selain infrastruktur, sektor pendidikan memicu perhatian cukup besar dari masyarakat Sumenep. Warga mengeluhkan minimnya fasilitas penunjang serta keterbatasan ruang kelas yang menghambat kegiatan belajar mengajar secara optimal.
Tidak hanya itu, masyarakat mendesak pemerintah daerah merancang program beasiswa khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Langkah ini bertujuan agar akses pendidikan berkualitas bisa setiap lapisan masyarakat nikmati secara setara tanpa terkecuali.
Di bidang kesehatan, warga menuntut kemudahan akses layanan medis yang lebih dekat dengan tempat tinggal. Beberapa harapan yang mencuat meliputi:
- Penyediaan program pemeriksaan kesehatan gratis secara rutin.
- Pengadaan armada ambulans laut untuk menjangkau masyarakat pesisir.
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak.
Optimalisasi Sektor Ekonomi dan Pertanian
Sektor pertanian dan perikanan juga memegang peran vital dalam perekonomian lokal, sehingga masyarakat menuntut solusi atas fluktuasi harga hasil panen yang sering merugikan petani. Selain itu, perbaikan sistem irigasi serta pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi usulan yang sangat mereka harapkan tahun ini.
Bagi kelompok nelayan, bantuan perahu beserta mesin yang lebih memadai memegang peranan krusial sebagai penunjang aktivitas melaut harian mereka. Di sisi lain, pelaku UMKM sangat berharap pemerintah memberikan dukungan berupa pelatihan teknis, kemudahan akses permodalan, serta perluasan akses pemasaran guna memperkuat daya saing usaha lokal.
Dukungan Sosial dan Fasilitas Lingkungan
Bidang sosial juga mencatat berbagai usulan krusial, di antaranya percepatan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu. Mengingat pentingnya kualitas hidup, warga juga mendorong pemerintah untuk menambah dukungan bagi kegiatan kebudayaan serta melengkapi fasilitas olahraga di berbagai wilayah agar lebih representatif.
| Sektor Prioritas | Usulan Masyarakat |
|---|---|
| Infrastruktur | Perbaikan jalan rusak dan drainase |
| Kesehatan | Ambulans laut dan layanan ibu-anak |
| Pertanian | Bantuan alsintan dan irigasi |
| Sosial | Pembangunan RTLH dan ruang olahraga |
Tindak Lanjut DPRD dalam APBD 2027
Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, memberikan instruksi tegas bahwa seluruh hasil reses ini harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Baginya, aspirasi yang terkumpul merupakan landasan awal yang krusial saat merumuskan kebijakan APBD 2027 mendatang.
Zainal menekankan bahwa kegiatan reses bukan sekadar aktivitas rutin bagi para anggota dewan, melainkan cara efektif mengakomodasi kebutuhan prioritas warga di setiap daerah pemilihan. Pemerintah daerah wajib menjawab dan menuntaskan segala permasalahan yang masyarakat sampaikan melalui mekanisme anggaran yang tepat sasaran.
Pada akhirnya, komitmen berkelanjutan antara DPRD dan pemerintah daerah menentukan keberhasilan pembangunan di Sumenep. Melalui sinergi yang kuat, pemerintah daerah dapat menjawab harapan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik, sejahtera, dan merata.